HUKUM PENGIKATAN DALAM EKONOMI

I.  SUBJEK HUKUM PERIKATAN

Kegiatan ekonomi secara umum dapat diartikan usaha yang dijalankan oleh seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Dalam hubungan hukum dikenal subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Dalam perkebangannya manusia tidak mampu melaksanakan kegiatan atau usaha secara sendirian, maka lahirlah perkumpulan-perkujmpulan, asosiasi, dan atau dikenal menggunakan hukum perikatan dalam kebebasan berkontrak menurut Daeng (2009:7) sebagai berikut :

  1. Perusahaan perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh seorang pengusaha, dalam masyakarat umum dikenal dengan nama Usaha Dagang (UD) dan Perusahaan Dagang (PD).

  1. Perusahaan Persekutuan

Perusahaan persekutuan adalah perjanjian dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk masuk dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan. (pasal 1618 KUHPer)

  1. Firma

Firma adalah tiap persero bertindak keluar melakukan perbuatan hokum akan mengikat semua anggota persero/tanggung renteng. (Daeng 2009:8)

  1. Perseroan Komanditer (CV)

Perseroan Komanditer adalah suatu perseroan dimana seseorang atau beberapa orang persero tidak ikut campur dalam kepengurusan tetapi hanya memberikan modal saja.  (Daeng 2009:9)

 

II. KEGIATAN HUKUM PERIKATAN

  1. Jual Beli

Perjanjian jual-beli sebagai perikatan antara penjual dengan pembeli dengan hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum berupa penyerahan barang dengan pembayaran harga barang. Kesepakatan dalam melakukan perikatan antara pihak penjual dan pihak pembeli, Penjual bersepakat untuk menyerahkan barang dan Pembeli sepakat untuk membayar harga barang. Dalam melakukan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan maupun secara tertulis dalam sebuah akta dibawah tangan dengan dihadirkan saksi dari masing-masing pihak.

  1. Sewa Menyewa

Kesepakatan para pihak  untuk melakukan perbuatan hukum antara sipenyewa dan sipemilik barang. Pemilik sepakat untuk menerima harga pembayaran selama jangka waktu sewa sedang penyewa dapat menikmati barang yang disewanya berdasarkan jangka waktu sewa dengan melakukan pembayaran. Dalam sewa menyewa ditentukan pula siapa yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan barang terhadap kerusakan barang yang disewa. Untuk itu perlu ditetapkan dalam perjanjian tertulis yang disepakati oleh masing-masing pihak untuk digunakan sebagai alat pembuktian.

  1. Asuransi

suransi menurut Pasal 246 KUHD adalah suatu perjanjian antara penanggung dengan tertanggung untuk mengalihkan risiko oleh kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan oleh peristiwa yang tidak dapat dipastikan dengan pembayaran premi tertentu.

  1. Perbankan

Kredit merupakan salah satu sumber pembiayaan dari Bank yang dipakai untuk modal usaha. Kredit dalam jumlah yang besar biasanya memerlukan jaminan berbentuk harta tetap, barang-barang bergerak, atau surat-surat berharga sebagai benda jaminan. Cara pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah kepada Bank diatur oleh perjanjian kredit yang ditetapkan bersama mengenai pengembalian pinjaman pokok ditambah dengan bunga pinjaman serta biaya-biaya lainnya.

  1. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perlindungan atas Hak Cipta, merek dan paten serta desain industry terhadap pembajakan serta perlindungan dalam lisensi kepada pemegang haknya berdasarkan perjanjian untuk mendapatkan nilai ekonomis. Lisensi atas hak cipta dalam bentuk yang khas dan karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Lisensi atas merek sebagai jaminan mutu dari produk barang tertentu yang mempunyai nilai ekonomis.

  1. Perjanjian Kerja

Masing-masing pihak antara pekerja dan pihak pemberi kerja sepakat untuk melakukan hubungan kerja dalam bidang produksi maupun jasa dalam jangka waktu tertentu dan tidak ditentukan. Kesepakatan untuk melakukan pekerjaan antara pihak pengusaha dengan pekerja untuk mendapatkan upah, penempatan kerja, tunjangan, binus dan kesehatan serta keselamatan kerja berdasarkan Pasal 1601 KUHPER dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

  1. Surat Berharga

Surat berharga adalah surat yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dialihkan kegunaannya untuk transaksi perdagangan dari penerbitan sampai penagihan kepada pihak debitur. Surat berharga berfungsi sebagai surat tuntutan hutang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan.

 

 

SUMBER
– Naja, HR.Daeng,2009,Pengantar Hukum Bisnis Indonesia,Cetakan Pertama,Jakarta,Pustaka Yustisia

– isjd.pdii.lipi.go.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s